Aceh Besar Berapa Kecamatan

DPRK Aceh Besar Tahun : 2018 No. Peraturan: NOMOR : 1/DPRK/2019

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Huyện Aceh Besar là một huyện (kabupaten) thuộc tỉnh Aceh, Indonesia. Huyện lỵ đóng ở Jantho. Huyện có diện tích 2686 km2, sân số theo điều tra năm 2000 là 225.948 người[1]. Huyện nằm ở mũi tây bắc của đảo Sumatra và nằm trên một diện tích bao gồm cả tỉnh lỵ Banda Aceh[2].

Huyện gồm có 22 phó huyện hành chính (kecamatan) sau:

5°22′N 95°30′E / 5.367°N 95.500°E / 5.367; 95.500

Putoh ngon mufakat, kuwat ngon meuseuraya(Aceh) Suatu keputusan berlandaskan mufakat dan persatuan selalu di jaga dengan sebaik-baiknya

Kabupaten Aceh Besar (Indonesia)

Kabupaten Aceh Besar (bahasa Aceh: Jawoë: اچيه راييك) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia.[2][7] Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Aceh Besar sebanyak 439.048 jiwa.[3]

Kabupaten ini merupakan kabupaten terbarat di Indonesia. Sebelum dimekarkan pada akhir tahun 1970-an, ibu kota Kabupaten Aceh Besar awalnya berada di Kota Banda Aceh. Setelah Kota Banda Aceh berpisah menjadi kotamadya tersendiri, ibu kota kabupaten dipindahkan ke Jantho di Pegunungan Seulawah. Kabupaten Aceh Besar juga merupakan tempat kelahiran pahlawan nasional Cut Nyak Dhien yang berasal dari Lampadang.

Pada waktu Aceh masih sebagai sebuah kerajaan, yang dimaksud dengan Aceh atau Kerajaan Aceh adalah wilayah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar ditambah dengan beberapa kenegerian/daerah yang telah menjadi bagian dari Kabupaten Pidie. Selain itu, juga termasuk Pulau Weh (sekarang telah menjadi pemerintah kota Sabang), sebagian wilayah pemerintah kota Banda Aceh, dan beberapa kenegerian/daerah dari wilayah Kabupaten Aceh Barat. Aceh Besar dalam istilah Aceh disebut Aceh Rayeuk. Penyebutan Aceh Rayeuk sebagai Aceh yang sebenarnya karena daerah inilah yang pada mulanya menjadi inti Kerajaan Aceh dan juga karena di situlah terletak ibu kota kerjaaan yang bernama Bandar Aceh atau Bandar Aceh Darussalam. Untuk nama Aceh Rayeuk ada juga yang menamakan dengan sebutan Aceh Lhee Sagoe (Aceh Tiga Sagi).[8]

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah yang terdiri dari tiga kawedanan, yaitu Kawedanan Seulimum, Kawedanan Lhoknga dan Kawedanan Sabang. Akhirnya dengan perjuangan yang panjang Kabupaten Aceh besar disahkan menjadi daerah otonom melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 dengan ibu kotanya pada waktu itu adalah Banda Aceh dan juga merupakan wilayah hukum Kotamadya Banda Aceh.

Sehubungan dengan tuntutan dan perkembangan daerah yang semakin maju dan berwawasan luas, Kota Banda Aceh sebagai ibu kota dianggap kurang efisien lagi, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Usaha pemindahan ibu kota tersebut dari Kota Banda Aceh mulai dirintis sejak tahun 1969, lokasi awalnya dipilih Kecamatan Indrapuri yang jaraknya 25 km dari Kota Banda Aceh. Usaha pemindahan tersebut belum berhasil dan belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan.

Kemudian pada tahun 1976 usaha perintisan pemindahan ibu kota untuk kedua kalinya mulai dilaksanakan lagi dengan memilih lokasi yang lain yaitu di Kecamatan Seulimeum tepatnya di kemukiman Janthoi yang jaraknya sekitar 52 km dari Kota Banda Aceh.

Akhirnya usaha yang terakhir ini berhasil dengan ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1976 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh ke kemukiman Janthoi di Kecamatan Seulimeum, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan Konsultan PT Markam Jaya yang ditinjau dari segala aspek dapat disimpulkan bahwa yang dianggap memenuhi syarat sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar adalah Kemukiman Janthoi dengan nama Kota Jantho.

Setelah ditetapkan Kota Jantho sebagai ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar yang baru, maka secara bertahap pemindahan ibu kota terus dimulai, dan akhirnya secara serentak seluruh aktivitas perkantoran resmi dipindahkan dari Banda Aceh ke Kota Jantho pada tanggal 29 Agustus 1983, dan peresmiannya dilakukan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada masa itu, yaitu Bapak Soepardjo Rustam pada tanggal 3 Mei 1984.[9]

Di Kota Jantho hanya terdapat kompleks perumahan dan kantor-kantor pemerintahan, tidak ada losmen ataupun hotel. Kota Jantho dihubungkan dengan labi-labi dengan jarak 60 km dari Banda Aceh, 28 km menuju Saree, dan 12 km menuju jalan utama Banda Aceh–Medan. Kira-kira 12 km dari Kota Jantho ini terdapat air terjun.[8]

Wilayah darat Aceh Besar berbatasan dengan Kota Banda Aceh di sisi utara, Kabupaten Aceh Jaya di sebelah barat daya, serta Kabupaten Pidie di sisi selatan dan tenggara. Aceh Besar juga mempunyai wilayah kepulauan yaitu wilayah Kecamatan Pulo Aceh. Kabupaten Aceh Besar bagian kepulauan di sisi barat, timur dan utaranya dibatasi dengan Samudra Hindia, Selat Malaka, dan Teluk Benggala, yang memisahkannya dengan Pulau Weh, tempat di mana Kota Sabang berada. Pulau-pulau utamanya adalah Pulau Breueh dan Pulau Nasi.

Secara geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Besar berada pada hulu aliran Sungai Krueng Aceh. Saat ini kondisi tutupan lahan adalah 62,5% (menurut data citra landsat tahun 2007). Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda yang merupakan bandara internasional dan menjadi salah satu pintu gerbang untuk masuk ke Provinsi Aceh berada di wilayah kabupaten ini. Pulau Benggala yang merupakan pulau paling barat dalam wilayah Republik Indonesia merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Besar.

DPRK Aceh Besar memiliki 40 orang anggota yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum legislatif lima tahun sekali. Anggota DRPK Aceh Besar yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2024 yang menjabat untuk periode 2024-2029 sejak 20 Agustus 2024 dan berasal dari 11 partai politik.[10] Pimpinan DPRK Aceh Besar terdiri dari satu ketua dan dua wakil ketua yang berasal dari partai politik pemilik kursi dan suara terbanyak. Pimpinan DPRK Aceh Besar periode 2024-2029 dijabat oleh Abdul Muchti dari Partai Amanat Nasional sebagai Ketua, Naisabur dari Partai Aceh, dan Muhsin dari Partai Kebangkitan Bangsa sebagai Wakil Ketua II yang menjabat sejak 27 September 2024.[11] Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam dua periode terakhir.[12][13]

Sampai dengan akhir tahun 2017, Kabupaten Aceh Besar memiliki 23 kecamatan dan 604 gampong dengan kode pos 23351-23952 (dari total 289 kecamatan dan 6.497 gampong di seluruh Aceh). Pada tahun 2010, jumlah penduduk di wilayah ini adalah 350.225 (dari penduduk seluruh provinsi Aceh yang berjumlah 4.486.570) yang terdiri atas 179.495 pria dan 170.730 wanita (rasio 105,13). Dengan luas daerah 2.969 km² (dibanding luas seluruh provinsi Aceh 57.956 km²), tingkat kepadatan penduduk di wilayah ini adalah 118 jiwa/km² (dibanding kepadatan provinsi 78 jiwa/km²). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 384.661 jiwa dengan luas wilayahnya 2.969,00 km² dan sebaran penduduk 129 jiwa/km².[2][14] Salah satu kecamatannya berupa kepulauan yaitu kecamatan Pulo Aceh.[15]

Kabupaten Aceh Besar terkenal dengan salah satu makanan khasnya, yakni Bolu manis ala Aceh yang terkonsentrasi di kecamatan Peukan Bada. Bolu ini terkenal dengan citarasanya yang khas, namun kesulitan pengembangan karena kendala dana selain kondisi yang belum sepenuhnya stabil. Selain itu ada pula gulai kambing (kari) dan ayam tangkap yang terkenal kelezatannya serta Sie rebuh (daging Rebus) dan asam keu eung (asam pedas).

Regency in Sumatra, Indonesia

Putöh Ngon Meupakat, Kuwat Ngön Meuseuraya(Solved by Consensus, Strong by Together)

Great Aceh Regency (Northern Sumatra)

Great Aceh Regency (Sumatra)

Great Aceh Regency (Indonesia)

Great Aceh Regency (Indonesian: Kabupaten Aceh Besar) is a regency of the Indonesian province of Aceh. The regency covers an area of 2,903.49 square kilometres and had a population of 351,418 at the 2010 Census,[3] 391,870 at the 2015 census and 405,535 at the 2020 Census;[4] the official estimate as at mid 2023 was 435,298 (comprising 208,110 males and 217,180 females).[1] The Regency is located at the northwest tip of Sumatra island and surrounds the provincial capital of Banda Aceh, many suburbs of which lie within the Regency. It also includes a number of islands off the northern tip of Sumatra, which comprise Pulo Aceh District within the regency. The seat of the Regency government is the town of Jantho.[5]

Aceh Besar Regency produces cloves, nutmeg and palm oil and rice, and also small quantities of maize, cassava, sweet potatoes and beans.[6]

Aceh Besar Regency contains several museums. The Museum dan Rumoh Aceh is the State Museum, located in Banda Aceh. The museum's main building is built in the style of a traditional Acehnese house. It was installed by Dutch Governor Van Swart in 1915.[7] Museum Ali Hasymi contains the personal collection of Ali Hasymi, a former governor of Aceh and artist and include books by the scholars of Acehnese past, ancient ceramics, the typical weapons of Aceh, souvenirs from all over the world, etc. Museum Cut Nyak Dhien was originally the home of the heroine Cut Nyak Dhien. The ancient Abee Tanoh Library, located at the foot of Mount Seulawa contains some important manuscripts.

Indra Puri Old Mosque is located about 20 km south of Medan. Indra Puri was a Hindu kingdom and it was a place of worship before Islam arrived. Later, Sultan Iskandar Muda introduced Islam to the public. After the people embraced Islam, the previous temple was converted into a mosque.[8] The mosque site covers an area of 33,875 m2, and is located approximately 150 metres from the edge of the Krueng Aceh River.

Indra Patra Fortress is situated 19 km from Banda Aceh at Krueng Raya. According to history it was built under the Indra Puri Hindu kingdom, although some say that the fort was built during the Sultanate of Aceh Darussalam in an effort to resist the Portuguese. The fort had a very important function at the time of Sultan Iskandar Muda.[9]

The Tomb of Admiral Malahayati is located about 32 km from the city of Banda Aceh.

Administrative divisions

The regency is divided administratively into twenty-three districts (Indonesian: kecamatan), which comprise 604 villages (Indonesian: gampong). The areas of the districts and their populations at the 2010 Census[3] and the 2020 Census,[4] together with the official estimates as at mid 2023,[1] are listed below. These are grouped below into three geographical sections for convenience, which have no administrative significance. The table also includes the locations of the district administrative centres, the number of administrative villages (gampong) in each district, and its post code.

Notes: (a) comprises a group of islands off the north-western tip of Sumatra, of which the largest are Pulau Breuh, Pulau Nasi and Pulau Teunom. (b) includes some smaller islands off the north-western tip of Sumatra but closer to the mainland than Pulo Aceh District - Pulau Bunta and Pulau Batee. (c) comprises southern suburbs of Banda Aceh city, with 113,408 inhabitants in mid 2023.

Rusa Island in Lhoong district was shaped like Rusa (deer) before the tsunami struck the island on 26 December 2004, but now that much of it has been washed away, the form of the island has changed and become smaller like a lamb embryo. The island is very important for marking Indonesia's boundaries due to its location as the most westerly island in Indonesia with Titik Dasar TD175 and Titik Referensi TR175 (Base Point TD175 and Reference Point TR175).[10]

Since the 2004 tsunami struck Bunta island, 45 minutes by traditional motorised boat from Ujong Pancu Village, Peukan Bada, there are no longer any inhabitants living there. Nowadays some people use the island as a coconut plantation, but they live in Banda Aceh. As the tsunami washed out all of the living creatures there, nowadays there are no squirrels, monkeys or snakes on the island. The island has been popularized by the documentary film Hikayat di Ujung Pesisir and is ideal for camping, but with no facilities at all, and modest snorkeling can be done there.[11]

PROVINCE OF GORONTALO Regencies: Boalemo | Bone Bolango | North Gorontalo | Gorontalo | Pohuwato City: Gorontalo City

PROVINCE OF NORTH BORNEO Regencies: Bulungan | Malinau | Nunukan | Tana Tidung City: Tarakan

SPECIAL PROVINCE OF YOGYAKARTA Regencies: Bantul | Gunungkidul | Kulon Progo | Sleman City: Yogyakarta City

Aceh Besar Berapa Kecamatan

Administrative divisions

Bài tương tự

Buku Mimpi Togel 4D Gigi Copot

Lowongan Admin Judi Slot Online Di Kamboja Terbaru 2023 Terbaru

Royal77 Slot Via Pulsa Tanpa Potongan Slot

Angka Romawi 5 Dan 4